Analisis Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Terhadap Kinerja Layanan Di KPKNL Jakarta II

Nurvita Thoharotun Nisa; Syahrinullah Syahrinullah

Nurvita Thoharotun Nisa Universitas Terbuka
Syahrinullah Syahrinullah Universitas Terbuka

Abstract

The development of the Corruption Free Area Integrity Zone (ZI-WBK) is a miniature implementation of bureaucratic reform in Indonesia. ZI-WBK development activities are implemented in government agencies with the aim of creating a bureaucratic work culture that is anti-corruption, high-performing, and able to provide quality public services. This study aims to determine the effect of ZI-WBK implementation on service performance at the Jakarta II State Assets and Auction Service Office (KPKNL). This study used a descriptive qualitative method with interviews conducted on KPKNL Jakarta II employees, participant observation, documentation studies, and questionnaires. The results of this study are that there is a positive influence from the implementation of ZI-WBK development activities on the performance of services provided to stakeholders. Various policies and innovations implemented while participating in ZI-WBK activities were able to improve service performance so that stakeholders felt very satisfied with the services they received.

References

Ade Suriani & Nolanda Adythya. 2020. Kualitas Pelayanan Publik. Makalah.

Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). KONSEP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, 22(2), 105-122.

Darmawan, Z. C., & Ridlwan, A. A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah. Al-Tijary, 107-115.

Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis), 1(1).

Kadir, Y. (2018). Membangun Zona Integritas Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Kabupaten Gorontalo.

LUBIS, K. S. (2018). Hubungan Persepsi Mutu Pelayanan Dengan Kepuasan Pelanggan. Jurnal Daya Saing, 4(1), 23-29.

Meidina, H. P., Utamidewi, W., & Nayiroh, L. (2021). PEMBENTUKAN CITRA SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, 25(2), 124-139.

Menteri Keuangan. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoensia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jakarta.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2021. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Jakarta.

Mukti, T. C. (2017). Pengaruh standar operasional prosedur (SOP) pelayanan terhadap kepuasan konsumen. JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan), 2(1), 14-26.

Nugroho, A. W., & Sudaryanto, B. (2013). Pengaruh kinerja layanan, kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman barang. Diponegoro Journal Of Management, 1-9.

Nurdin, Zulfa. 2016. Inovasi Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar.

Ratminto, Winarsih, Atik Septi. (2010). Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setiyono, Budi.2020.Manajemen Pelayanan Umum. Edisi 3. Tangeran Selatan: Universitas Terbuka. Hal. 1.4-1.7

Widarti, T. (2018). Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yolanda, R., & Hasanuddin, H. (2022). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2019-2020. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 1334-1351.