PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN MAMUJU
Kata Kunci:
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan, Otonomi DaerahAbstrak
Dalam penelitian ini dipaparkan beberapa hal diantaranya; 1). rasio keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir 2). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dimana menggunakan variabel-variabel dengan menggunakan rumus rasio keuangan daerah, analisis regresi linear berganda dan melakukan uji t serta uji F untuk menjawab hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Dilihat dari rasio keuangan dikabupaten Mamuju masih kurang sehingga pemerintah Kabupaten Mamuju masih bergantung kepada pemerintah pusat, 2). Pada analisis regresi ketiga variabel independen (X1, X2 dan X3) secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), karena ketiga variabel dependen menunjukkan nilai Thitung ≤ Ttabel atau sig ≥ 0,05,artinya Ho diterima dan H1, H2 dan H3 ditolak. Sedangkan berdasarkan analisis korelasi menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan terdapat pengaruh yang kuat dan positif (+) terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, dimana ditunjukkan nilai R sebesar 0,669 dan koefisien determinasi atau angka R square adalah sebesar 0,447.
Referensi
Djaenuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia.
Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah (Implementasi Pasca Reformasi). Jakarta: RmBooks.
Faisal Amir, Mohammad. 2015. Menulis Tesis & Disertasi (Mengoptimalkan Keefektifan Berfikir). Jakarta. Mitra Wacana Media.
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP.AMP.YKPN.
Halim,Abdul & Nasir. 2006. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta. Erlangga
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi Offset.
Nataluddin, 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP.YKPN
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
Philip, Mahwood. 1983. Local Government In The Third World. New York: John Wiley & San
Widjaja, Haw. 2012. Penyelenggara Otonomi di Indonesia. Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Widjaja, Haw. 2012. Penyelenggara Otonomi di Indonesia. Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada.
Yusuf, A.Muri. 2013. Metode Penelitian:Kuantitatif,Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta. Prenadamedia Group
